30.000 Tenaga Honorer Gelar Aksi Nasional Tuntut Status ASN Penuh Waktu

BERITA-INDO.ID— Ribuan tenaga honorer dari berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Jakarta, Senin, 3 Februari 2025.

Aksi yang berlangsung di depan Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) ini diikuti oleh para honorer berstatus R2 dan R3, yang terdiri dari guru, tenaga kesehatan, staf administrasi, serta pekerja sektor publik lainnya.

Para demonstran menuntut pemerintah segera mengesahkan kebijakan yang memberikan kejelasan status kepegawaian mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) penuh waktu.

Aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, yang dianggap tidak adil dan merugikan para tenaga honorer.

Koordinator aksi, Nasrullah Mokhtar, menyampaikan bahwa ada enam poin tuntutan yang mereka ajukan kepada pemerintah:

1. Pengesahan RPP Manajemen ASN
Mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan dari UU No. 20 Tahun 2023, yang mengatur pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi ASN penuh waktu.

2. Penerbitan Keputusan Presiden (Keppres)
Meminta Presiden Prabowo untuk menerbitkan Keppres khusus yang mengatur pengangkatan honorer menjadi ASN penuh waktu, mencontoh langkah yang pernah dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

3. Penundaan Rekrutmen CPNS 2025
Menuntut agar rekrutmen CPNS tahun ini ditunda hingga masalah pengangkatan tenaga honorer terselesaikan.

4. Revisi Batasan Belanja Pegawai Daerah
Mendesak revisi kebijakan yang membatasi belanja pegawai daerah sebesar 30%, karena dianggap menghambat pembayaran gaji PPPK.

5. Penolakan Status PPPK Paruh Waktu
Menolak status paruh waktu yang diatur dalam regulasi baru karena dinilai tidak memberikan jaminan kesejahteraan yang layak.

6. Pengangkatan Berdasarkan Masa Kerja
Meminta agar proses pengangkatan ASN didasarkan pada masa kerja dan kontribusi nyata tanpa diskriminasi.

Nasrullah menyebutkan bahwa aksi ini merupakan yang terbesar dalam sejarah pergerakan honorer di Indonesia, dengan partisipasi lebih dari 30.000 tenaga honorer dari seluruh provinsi.

“Kami datang untuk menuntut keadilan. Selama bertahun-tahun kami mengabdi, tetapi belum mendapatkan kepastian status dan hak yang layak,” ujarnya di sela-sela aksi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kemenpan RB maupun pemerintah pusat terkait tuntutan para demonstran.

Namun, sejumlah perwakilan massa aksi dijadwalkan akan bertemu dengan pejabat Kemenpan RB untuk melakukan dialog.

Aksi ini berjalan damai meski diwarnai orasi keras dari para demonstran. Aparat keamanan terlihat berjaga di sekitar lokasi untuk memastikan aksi berlangsung tertib.

Para peserta berharap pemerintah segera merespons tuntutan mereka dengan langkah konkret demi masa depan yang lebih baik bagi para tenaga honorer di seluruh Indonesia.(**)

Pos terkait